Rangkuman PPKN Kelas 12 Semester 1 Lengkap Bergambar

RESUME JAWABAN KISI KISI UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2016\2017

1. Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Sila Ketuhanan yang maha Esa

Hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM.

b) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.

c) Sila Persatuan Indonesia

Mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

d) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.

e) Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

2. Menguraikan Jenis Jenis Hak Asasi Manusia

Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Hak Asasi Pribadi (Perseonal Rights)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebabasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya :

Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.

Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.

Hak Kebabasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.

Hak Kebabasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

b. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contohnya :

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu

Hak Asasi Ekonomi tentang kebabasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.

c. Hak Asasi Politik (Politik Rights)

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya :

Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah

Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden

Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik

Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik

Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

d. Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya :

Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.

Hak yang sama dalam proses hukum

Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

e. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarkat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya :

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Hak untuk mendapat pelajaran

Hak untuk memilih, menentukan pendidikan

Hak untuk mengembangkan bakat dan minat

Hak untuk mengembangkan Hobi dan Berkreasi

f. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya :

Hak mendapatkan perlakukan yang adil dalam hukum

Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum

Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

3. Menganalisis hak asasi manusia dalam nilai praksis

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga

terbina kerukunan hidup

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

2. Kemanusian yang Adil dan Beradab

a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia

b. Saling mencintai sesama manusia

c. Tenggang rasa kepada orang lain

d. Tidak semena-mena kepada orang lain

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusian

f. Berani membela kebenaran dan keadilan

g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

3. Persatuan Indonesia

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa

dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

c. Cinta tanah air dan bangsa

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah

e. Mempertanggungjawabkan setiap kepu tus an musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

b. Menghormati hak-hak orang lain

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah

f. Rela bekerja keras

g. Menghargai hasil karya orang lain

4. Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara Yuridis menurut pasal 1 angka 6 dalam UU NO.39 Tahun 1999 di jelaskan bahwa “ Pelanggaran Ham adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

5. Menguraikan jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pelanggaran hak asasi ringan pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani. Contoh :

a. Kelalaian dalam memberi pelayanan kesehatan dan pencemaran lingkungan.

2. Pelanggaran hak asasi berat : pelanggaran yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, perbudakan dan penyanderaan. Menurut UU No 26 tahun 2000 Pelanggaran hak asasi berat dibagi 2 :

A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang di lakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut.

a. Membunuh anggota kelompok.

b. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya.

d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang di lakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang di ketahui bahwa serangan tersebut di tunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa tindakan sebagai berikut.

a. Pembunuhan, pemusnahan dan perbudakan.

b. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

c. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hokum internasional.

d. Penyiksaan.

e. Pemerkosaan, perbuatan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulanatau sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

6. Faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia

Faktor internal : dorongan seseorang dalam melakukan pelanggaran hak asasi dari dalam diri pribadi.

1. Keadaan psikologis para pelaku

Pelaku dalam keadaan kurang waras,gila,tertekan saat melakukan pelanggaran HAM

2. Sifat egois

Pelaku hanya memikirkan perasaannya sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain terutama orang yang ia langgar hak asasinya

3. Tidak toleransi pada orang lain

Pelaku tidak memberikan toleransi atau keringanan terhadap suatu masalah, maupun itu masalah besar atau kecil. Atau bersifat berlebihan

4. Tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM

Pelaku tidak tau dan tidak mengerti tentang adanya HAM

5. Tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan

Pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM, tanpa memikirkan rasa kemanusiaan

6. Adanya pandangan HAM bersifat individualistik

Pelaku merasa bebas karna dia tau dia punya hak sebagai manusia, sehingga ia mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan kepentingan umum

7. Sifat individualis

Pelaku tidak ingin bersosalisasi dengan masyarakat

8. Adanya dendam

Pelaku memiliki dendam terhadap orang lain yang menyebabkan si pelaku melakukan pelanggaran HAM

9. Adanya diskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya

Pelaku sering mendapat perlakuan diskriminasi dari orang terdekatnya seperti, orang tua, kakak dan teman sekolah

Faktor Eksternal : dorongan dalam melakukan pelanggaran dari luar diri seseorang.

1. Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Kesenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM

3. Kesenjangan ekonomi

4. Adanya penyalahgunaaan teknologi, umumnya teknologi informasiTeknologi yang digunakan secara salah

5. Tidak adanya penjelasan atas pelanggaran HAM kepada setiap lapisan masyarakat, dan dari setiap umur

6. Belum meratanya pemahaman tentang HAM

7. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum

7. Penyimpangan nilai pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia

Penyimpangan sila ke-1

“Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Bukti pelanggaran dari sila pertama Pancasila :

Amuk Massa di Kupang

Amuk Massa di Kupang terjadi pada tanggal 30 November 1998. Amuk massa tersebut bermula dari aksi perkabungan dan aksi solidaritas warga Kristen NTT atas peristiwa Ketapang, yaiti bentrok antara warga Muslim dan Kristen dengan disertai perusakan berbagai tempat ibadah.

Penyimpangan sila ke-2

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila :

Tragedi kemanusiaan Trisakti

peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti sekira 6.000 mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

Penyimpangan sila ke-3

“Persatuan Indonesia”

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..

Bukti pelanggaran sila ketiga Pancasila

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia.

Penyimpangan sila ke-4

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Bukti adanya pelanggaran terhadap sila keempat pancasila

Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat .Sering kali para wakil rakyat mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat,perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan di depan kamera.

Penyimpangan sila ke-5

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”

Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atapun batiniah.

Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila :

1.Kemiskinan

2. Ketimpangan dalam pendidikan .

3. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan

8. Menganalisi pemyimpangan nilai pancasila dalam kasus pelanggaran HAM Internasional

Kasus Pelanggaran HAM Internasional

1) Kejahatan genosida (The crime of genocide)

2) Kejahatan melawan kemanusian (Crime againts humanity)

Kejahatan kemanusian dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya.

3) Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression)

Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional.

4) Kejahatan perang (War crimes)

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang.

9. Menganalisa sanksi pelanggaram HAM Internasional

Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

1. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadlan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima untuk menangani perkara pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak mampu (unable) untuk melaksanakan tugas invesigasi dan penuntutan.

2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini posisi inadmissble dapat berubah menajadi admissble bila putusan yang berdasarkan keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melakukan penuntutan.

3. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebi dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.

4. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. sanki internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya.

Sanksi yang diterapkan bermacam-macam diantaranya :

a. diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya.

b. pegalihan investasi atau penanaman modal asing

c. pemutusan hubungan diplomatik

d. pengurangan bantuan ekonomi

e. pengurangan tingkat kerja sama

f. pemboikotan ekonomi

g. embargo ekonomi

10. Menganalisa sanksi pelanggaran HAM di Indonesia

Sanksi Bagi Pelanggaran HAM Berat. Kejahatan – pelaku – percobaan – mufakat jahat – membantu melakukan pelanggaran HAM berat, maka hukumanya sama karena, semua itu dikelompokan sebagai kenjahatan. ( kalau KUHP penjatuhan berbeda ):

1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara maka 25 tahun minimal 10 tahun terhadap kejahatan :

Membunuh anggota kelompok - Penderita pisik,mental yang berat

Menciptakan kondisi yang berakibat musnahnya kelompok

Tindakan pemaksaan pencegahan lahiran dalam kelompok

memindahkan anak – anak kekelompok lain secara paksa

pembunuhan berencana-pemusnahan - pengusiran secara paksa .kejahatan apartheid

2. Hukuman penjara maks.15 tahun minimal 5 tahun terhadap kejahatan:

Penyiksaan terhadap tawanan

Perbudakan wanita atau anak – anaktermasuk perdagangan

3. Hukum penjara maks.20 tahun,minimal 10 tahun terhadap kejahatan:

Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa

Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kemandulan

Penganiayaan etnis atau kelompok

Penghilangan orang secara paksa

Bandingkanlah jenis hukum terhadap pelanggaran HAM berat denga KUHP sbb:

Pasal 10 KUHP tentang saksi pidana :

1. Pidana pokok:

Pidana mati atau Pindana penjara atau

Seumur hidup, atau Penjara maks. 20 tahun minimal 1 hari atau

Pidana kurungan maks. 1 tahun 4 bulan, minimal 1 hari dan Pidana denda

2. Pidana tambahan:

Pencabutan hak tertentu dan Penyitaan barang – barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim. Catatan :

Kejahatan yang dilakukan oleh anak buah, sementara komandonya tidak berbuat padahal ia tahu kejahatan tersebut, maka komando harus bertanggung jawab secara pidana. Tugas penyelidikan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam waktu 7 hari hasil penyelidikan KOMNAS HAM tersebut harus di sampaikan kepada jaksa agung selaku penyidik untuk diperoses lebih lanjut Jadi dalam pelanggaran HAM berat yang melakukan penyelidikan adalah KOMNAS HAM dan bukan POLRI.

11. Menguraikan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakan. Pendekatam hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah.

d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal( sekolah\ perguruan tinggi) dan nonformal (kegiatan keagamaan )

e. Meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan pertahanan negara.

f. Meningkatkan kerjasama yang harmonis.

12. Upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Internasional.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh mahkamah internasional dapat dilakukan  melalui prosedur berikut :

  1. Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga HAM internasional lainnya.
  2. pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.
  3. dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap peradilan, dan jika terbukti maka hakim MI akan menjatuhkan sanksi.

13. Cara penegakan HAM

Upaya HAM dilakukan dengan dua pendekatan :

1. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM dengan cara persuasif.

Upaya pencegahan :

1. Penciptaan perundang-undangan HAM yang lengkap

2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM

3. Penciptaan perundang-undangan dengan pembentukan lembaga peradilan HAM

4. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Penindakan

Penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya penindakan :

1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM

2.  Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM

3. Investigasi dengan pencarian data, informasi, dan fakta yang terkait dengan peristiwa di dalam masyarakat

4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli

5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui peradilan HAM

Lemaga Penegak HAM

1. LSM HAM

2. Komnas HAM

Dengan tujuan melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

14. Contoh penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Banyak contoh yang bisa kalian lakukan untuk mendukung terjadinya upaya penegakan HAM di lingkungan bangsa dan negara, seperti :

  1. Berusaha untuk memahami, mendalami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku.
  2. Memberikan pelayanan yang terbaik di lingkungan bangsa dan negara.
  3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di suatu pemerintahan.
  4. Mencoba untuk ikut serta dalam membantu segala kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah.
  5. Bersedia untuk menjadi saksi dalam proses pengadilan dalam kehidupan berbangsa dan mengetahui peristiwa terjadinya pelanggaran HAM.
  6. Tidak menyabotase proses pengadilan tindak pelanggaran HAM.
  7. Berani untuk melahirkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui/melihat peristiwa pelanggaran HAM dan sebagainya.
  8. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat kerusuhan dan melakukan tindak provokator yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.
  9. Menghormati dan menghargai lembaga perlindungan HAM.
  10. Mendengar dan melaksanakan materi penyuluhan mengenai HAM.
  11. Aktif dalam mensosialisasikan hukum dan HAM.

No

Pasal

Isi Pasal

1.

23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

2.

23 A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang

3.

23 B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang

4.

23 C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

5.

23 D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

  1. Menghargai segala hak dari kaum perempuan.
  2. Membantu terwujudnya perlindungan hak anak.

15. Menjelaskan ketentuan konstitusi tentang keuangan negara

Ketentuan Mengenai Keuangan Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

2. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

3. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi rakyat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

4. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah.

5. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam undang-undang dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang dasar. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

16. clip_image001Menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UUD 1945

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Apakah Presiden menjalankan sendiri kekuasaan pengelolaan keuangan negara? Tentu saja tidak. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

  1. dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
  2. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  3. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  4. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangaan negara hanya di tangan Presiden.

Tugas pejabat negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam mengelola keuangan negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No

Pejabat Negara

Tugas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

1.

Menteri Keuangan

- menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

- menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

- mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

- melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

- melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

- melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

- menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN;

- melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.

Pimpinan Lembaga

Negara

- menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

- melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

- melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;

- mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

- mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

3.

Kepala Daerah

- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

- menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

- menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

     

17. Sumber keuangan negara

8 Sumber Keuangan Negara dan Contohnya

1. Pajak

Merupakan salah satu instrumen fiskal oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Bersifat memaksa berdasarkan konstitusi, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan. Pajak menjadi sumber utama keuangan negara.

Contoh:

Ø Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, Pajak Penghasilan (PPh), Pertambahan Nilai (PPN), Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bernomor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Retribusi

Pungutan daerah (tarikan) yang diperoleh dari penyediaan jasa atau penggunaan lahan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Contoh:

Ø Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi parkir jalan Malioboro di Yogyakarta, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Terminal.

3. Keuntungan BUMN/BUMD

Merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa yang berhubungan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Dengan tujuan agar bisa mengendalikan harga agar tidak dikendalikan oleh pemilik modal.
Contoh:

Ø Telkom, Perusahaan Air Daerah, Bulog.

4. Denda dan Sita

Bentuk penegakan disiplin dan karakter warga menggunakan cara menyerahkan hukuman finansial kepada suatu pelanggaran.
Contoh:

Ø Denda keterlambatan pembayaran listrik.

5. Percetakan Uang

Bentuk usaha pemerintah untuk mempermudah transaksi di kalangan masyarakat, disamping itu jumlah uang yang beredar bisa mengendalikan inflasi. 

Contoh:

Ø Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, The Fed America mengeluarkan kebijakan Moneter dengan mencetak lebih banyak dollar.

6. Pinjaman

Bentuk kegiatan sebuah institusi keuangan untuk memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman uang terhadap anggota atau nasabah nya, yang akan dikembalikan dengan bunganya. Pinjaman pemerintah menjadi sumber penerimaan uang negara, yang dilakukan ketika terjadi defisit anggaran. Sayangnya pinjaman pemerintah akan menjadi beban di kemudian hari, karena harus dibayar kembali dengan bunganya.

Pinjaman bisa diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi non bank, institusi perbankan, maupun individu.
Contoh:

Ø Pinjaman usaha dari koperasi.

7. Sumbangan, hadiah, dan hibah

Bisa didapatkan pemerintah dari perorangan, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, hibah bukan penerimaan pemerintah yang bisa diperoleh dipastikan perolehan nya. Bergantung dari kerelaan dari pihak yang memberikan sumbangan, hadiah, atau hibah.
Contoh:

Ø Sumbangan dana bencana alam dari luar negeri kepada negara.

8. Penyelenggaraan Undian Berhadiah.

Pemerintah bisa melaksanakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang didapatkan oleh pemerintah merupakan selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasi dan besarnya hadiah yang diberikan kepada pemenang.

18. Asas asas umum pengelolaan keuangan

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari:

Azas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember.

Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

Asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Asas kesatuan, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.

Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai.

Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

19. Mengidentifikasi pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

A. Presiden

Presiden selaku Kepala pemerintahan, memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi : 

· Kewenangan yang bersifat umum, meliputi : Penetapan Arah, Kebijakan umum, Strategi, Prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja K/L, penetapan gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara.; 

· Kewenangan khusus, meliputi: Kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. 

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, fungsi pemegang kekuasaan umum atas pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk: 

· Selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan; 

· Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga negara dikuasakan kepada masing-masing menteri/pimpinan lembaga; 

· Penyerahan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

· Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 UUNo. 17/2003).

B. Menteri Keuangan

Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tersebut, sebagian dikuasakan kepada : Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan bertindak selaku Chief Financial Officer (CFO) , mempunyai tugas : 

· Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; 

· Menyusun RAPBN dan Rancangan Perubahan APBN 

· Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, 

· Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan, 

· Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam UU; 

· Melaksanakan fungsi bendahara umum negara 

· Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggunganjawaban pelaksanaan APBN; 

· Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU. 

Menteri Keuangan dengan penegasan fungsi sebagai CFO akan memiliki fungsi-fungsi antara lain: 

· Pengelolaan kebijakan fiskal; 

· Penganggaran; 

· Administrasi Perpajakan; 

20. Menjelaskan peran Bank Indonesia menurut UUD 1945

Bank Indonesia telah di jelaskan dalam Pasal 23 UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”.

Ada juga pernyataan lain tentang Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

“..Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen”

”.Dengan demikian Bank Indonesia memiliki kewenangan menjalankan tugas dan perannya sebagai bank sentral Indonesia.

Adapun peran Bank Indonesia dalam beberapa segi dapat dijabarkan sebagai berikut berdasarkan penjelasannya dalam Undang-Undang di atas:

1. Dalam Sistem Perbankan

Sebagai bank sentral tentu Bank Indonesia berperan dan berwenang pada bank lain dan sistem perbankan itu sendiri yaitu:

1. Membuat dan menerapkan kebijakan keuangan dan moneter

2. Menjalankan sistem perbankan dan keuangan dengan sehat

3. Mengusahakan stabilitas moneter tetap terjaga dengan baik

4. Dalam pembangunan ekonomi,Bank Indonesia menanggung pembiayaannya dengan lancar

5. Mengadakan pembinaan,mengatur dan mengawasi sistem perbankan

2. Dalam Menjaga Stabilitas Sistem keuangan

Peran Bank Indonesia dalam menjaga dalam sistem keuangan agar tetap mendapat stabilitas yang baik yaitu:

· Menerapkan kebijakan moneter yang harus benar-benar tepat sasaran dan seimbang terutama pada aspek ekonomi. Dalam hal ini dikhawatirkan dalam kebijakan moneter yang diterapkan yakni dalam penentuan suku bunga dimana begitu ketat sehingga menyebabkan kelumpuhan dalam ekonomi.

3. Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank-Bank

Peran Bank Indonesia dalam pengawasan bank-bank lain khususnya mampu mengendalikan pengedaran uang sesuai pasal 25 Undang-Undang No,23 Tahun 1999 yaitu:

· Sebagai bank sentral juga bank sirkulasi,bank Indonesia memiliki hak secara tunggal dalam mengedarkan uang baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Hak yang dimiliki Bank Indonesia ini disebut hak ooktroi.

· Bank Indonesia berperan dalam mengucurkan dana-dana kepada bank-bank lain apabila dimintai bantuan untuk menambah modal untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya yang biasa disebut kredit likuiditas.

4. Dalam Pengendalian Inflasi

Untuk mengendalikan inflasi yang dapat mengancam keuangan dan perekonomian maka Bank Indonesia mengambil perannya selaku bank independen dan sentral yaitu:

· Mengidentifikasi instrumen moneter secara efektif dan jalur kebijakan moneter yang telah diterapkan

· Menentukan variabel-variabel penyebab terjadinya tekanan dari inflasi keuangan secara tepat

5. Dalam Otoritas Moneter

Peran Bank Indonesia dalam penentuan otoritas atau kebijakan moneter yaitu :

· Menentukan apa yang menjadi sasaran kebijakan moneter tapi harus tetap mengamati laju inflasi

· Pengendalian dan pemantauan moneter dengan pengoperasian secara terbuka seperti:

· Mengatur dengan baik pembiayaan dan kegiatan perkreditan bank

· Menentukan kebijakan nilai tukar sesuai sistem pertukaran yang telah

· Untuk memenuhi kewajiban bank kepada luar negeri,maka bank mengelola dengan baik cadangan devisa

· Memantau dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pinjaman dari luar negeri.

21. Menjelaskan ketentuan UUD 1945 RI tentang BPK

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

· Undang- undang dasar 1945.

· Undang-undang dasar Negara Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ( pengganti UU RI No. 5 Tahun 1973 )

· Undang-undang RI no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

· Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

· Undang- undang No. 17 tahin 2003 tentang keuangan negara.

22. Tugas dan wewenang BPK

Tugas

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua.

Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isisnya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Wewenang BPK :

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.

2. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.

4. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

23. Proses pemilihan anggota BPK

Dalam hal pemilihan anggota BPK, tidak ada proses checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Tidak seperti pemilihan pejabat negara lainnya, di mana ada keterlibatan lembaga presiden (pemerintah) dan DPR.

Berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 23F UUD 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan ini merupakan aturan baru yang diperkenalkan dalam konstitusi pasca-amendemen. Sebelumnya, kewenangan memilih anggota BPK ada di tangan presiden.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan BPK menyatakan bahwa kewenangan pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK ada pada presiden. Berdasarkan undang-undang ini, anggota BPK sebanyak-banyaknya terdiri atas 21 anggota yang mewakili partai politik, wakil angkatan bersenjata, wakil organisasi massa revolusioner, atau orang-orang yang punya dukungan masyarakat yang terorganisasi.

Kewenangan Presiden kembali ditegaskan dalam UU No. 5/1973 tentang BPK. Tetapi dengan sedikit perubahan karena adanya keterlibatan DPR, bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diangkat oleh presiden atas usul DPR. Undang-undang ini mulai mengakomodasi keterlibatan DPR, di mana DPR mengusulkan tiga orang calon untuk setiap lowongan keanggotaan BPK.Kewenangan Presiden beralih sepenuhnya ke DPR setelah amendemen konstitusi dan ditetapkannya UU No. 15/2006 tentang BPK. Walaupun hanya memberi pertimbangan, DPD ikut dilibatkan dalam proses pemilihan

24. Karakteristik kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945

25. Mengidentifikasi tugas dan wewenang MA

26. Tugas dan wewenang MK

Lembaga Kekuasaan Kehakiman
a. Mahkamah Agung (MA)
Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung diamanati dua kewenangan, yaitu :
1) Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, yaitu pengadilan tingkat akhir yang disediakan warganegara yang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan pertama dan pengadilan banding di semua lingkungan peradilan. Upaya hukum dari semua lingkungan peradilan akhirnya berpuncak pada pengadilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung adalah puncak dari berbagai lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
2) Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangterhadap undang-undang, merupakan upaya pengujian legalitas (legal review). Objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review of regulation) dengan menggunakan undang-undang sebagai alat ujinya.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), baik berdasarkan daerah maupun jenis pengadilan, dan (b) permohonan peninjauan kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yng merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjamin agar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.
Empat kewenangan tersebut adalah :
1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD ;
3) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; dan
4) Memutus pembubaran partai politik.
Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebelum pendapat tersebut dapat diusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden oleh MPR (impeachment).
c. Komisi Yudisial
Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada satu lagi lembaga baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945 (Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1), (2) (3) dan (4), yaitu Komisi Yudisial. Secara fungsional peranan Komisi Yudisial bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta badan-badan peradilan di bawahnya.
Meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics). Komisi ini hanya berurusan dengan soal soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.
d. Badan-badan lain Terkait dengan Fungsi Kekuasaan Kehakiman
Kekuasan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan lembaga dan profesi hukum yang lain. Lembaga-lembaga tersebut misalnya (a) Kepolisian yang memegang kewenangan melakukan peneyelidikan dan penyidikan kasus pidana, (b) Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, (c) Komnas HAM untuk kasus pelanggaran, (d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi, serta beberapa profesi hukum, seperti (e) Advokat dan Notaris yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan oleh Polri, dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan organ di bawahnya yang meliputi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri.
e. Peradilan Umum
Peradilan umum adalah lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara umum, baik jenis perkara pidana maupun perdata, maupun pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian segala perkara yang tidak termasuk wilayah kewenangan lingkungan peradilan lain adalah kewenangan lingkungan peradilan umum.
Badan-badan peradilan yang terdapat dalam lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di lingkungan peradilan umum juga dibentuk peradilan khusus yang menyidangkan perkara tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Peradilan khusus tersebut diantaranya adalah pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan hubungan industri.

f. Peradilan Agama
Peradilan agama adalah peradilan khusus bagi umat Islam untuk memeriksa dan memutus perkara nikah, talak, rujuk, waris, wakaf, hibah dan wasiat. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama meliputi pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak kepada Mahkamah Agung.
g. Peradilan Militer
Peradilan militer adalah peradilan yang khusus mengadili perkara pidana dan tata usaha negara anggota militer Indonesia. Pada masa lalu militer meliputi anggota TNI dan anggota. Polri. Setelah reformasi, militer dan Polri dipisah, dengan demikian Polri tidak masuk lingkungan pengadilan militer , tetapi menjadi wilayah lingkungan peradilan umum. Bahkan nantinya anggota TNI pun menjadi kewenangan lingkungan peradilan umum untuk tindak pidana umum.
Wilayah lingkungan peradilan militer nantinya hanya untuk pelanggaran disiplin dan pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan militer ialah pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Semua badan peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung.
h. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tata usaha negara.Yang dimaksud dengan perkara tata usaha negara adalah perkara gugatan seseorang terhadap putusan pejabat tata usaha negara yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pejabat tata usaha dalam hal ini adalah setiap jabatan yang menjalankan fungsi pemerintahan . Putusan yang dapat diajukan gugatan adalah putusan yang jelas untuk seseorang (individual) dan tidak lagi membutuhkan persetujuan atau tindakan lain (final). Badan peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara meliputi pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang berkedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut.
Pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tingkat banding adalah pengadilan tinggi tata usaha negara, sedangkan pengadilan tingkat kasasi ada pada Mahkamah Agung. Di lingkungan pengadilan tata usaha negara dibentuk pengadilan khusus, yaitu pengadilan pajak.

27. Membedakan tugas dan wewenang badan peradilan di Indonesia

A. Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama)
1. Fungsi Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri berfungsi memeriksa tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2. Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU.
B. Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Kedua/Banding)
1. Fungsi Pengadilan Tinggi:
a. Merupakan pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam wilayah hukumnya.
b. Melakkan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
c. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.

2. Wewenang Pengadilan Tinggi:

a. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan bandinng.
b. Memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan para hakim.
C. Pengadilan Mahkamah Agung
1. Fungsi Mahkamah Agung:
a. Merupakan lembaga pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
b. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan menjaga upaya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan pengadilan.
d. Untuk kepentingan negara dan keadilan MA memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu.
2. Wewenang Mahkamah Agung:
a. Mengadili semua perkara yang dimintakan kasasi.
b. Meminta keterangan dari semua pengadilan di lingkungan peradilan.
D. Mahakamah Konstisusi
1. Fungsi Mahkamah Konstitusi:
a. Sebagai penafsir konstitusi.

Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.
b. Sebagai penjaga hak asasi manusia
Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.
c. Sebagai pengawal konstitusi
Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.
d. Sebagai penegak demokrasi
Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Menelaah teori tujuan negara

Tujuan Negera ~ Setiap Negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Pada hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangasa Tersebut. Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

A. Tujuan Negara Menurut Pendpat Ahli

Berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara.

1. Plato

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

2. Roger H. Soltau

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

3. Harold J. Laski

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.

4. Aristoteles

Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

5. Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untuk manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

6. John Locke

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

7. Niccollo Machiavelli

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

8. Thomas Aquinas

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

9. Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

29. Menganalisis persamaan dan perbedaan cita-cita dan tujuan negara.

Cita-Cita Negara Berdasarkan Pancasila

Cita-cita Nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indoensia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 “…Negara Indoensia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Hasil perjuangan kemerdekan itu terjelma dalam wujud suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu Negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat, disebutkan bahwa “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”.

Berdasarkan alinea tersebut, tujuan Nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan Kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

30. Peran masyarakat dalam menuju ketercapaian tujuan negara RI.

1. Meningkatkan upaya penegakan HAM di lingkungan masyarakat.

2. Meningkatkan upaya pemahaman terhadap HAM di lingkungan masyarakat.

3. Meningkatkan bermusyawarah dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945.

4. Meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia.

5. Menyebarluaskan informasi bahwa beratnya hukuman pelanggar HAM.

31. Menelaah struktur kekuasaan pemerintah pusat.

clip_image003

32. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat sebelum dan sesudah Amandemen.

Lembaga Negara Sebelum Amandemen

1. MPR

Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas. Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk :

  1. Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaaanya dimandatkan kepada Presiden.
  2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN.
  4. Memberhentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN
  5. Mengubah Undang-Undang Dasar.

2. DPR

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah Anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden. Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah:

  1. Mengajukan rancangan undang-undang
  2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu)
  3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

3. Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Adapun wewenang Presiden antara lain:

  1. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR
  2. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasaan legislatif dan yudikatif.
  3. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK
  4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam situasi yang memaksa
  5. Menetapkan Peraturan Pemerintah
  6. Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri

4. Mahkamah Agung (MA)

  1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi
  2. Menguji peraturan perundang-undangan
  3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi
  4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

5. BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)

Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan menenai BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR.

6. DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga serta berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama Seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang DPA.

Struktur Lembaga Negara setelah Amandemen

1. MPR

Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan i wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu:

  1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD .
  2. Anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun.
  3. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai anggota MPR

Tugas dan Wewenang MPR setelah amandemen:

  1. Amandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar
  2. Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu
  3. Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya

2. DPR

Tugas, wewenang dan fungsi DPR setelah Amandemen:

  1. Membentuk undang-undang bersama dengan presiden agar dicapai persetujuan bersama
  2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintan pengganti undang-undang
  3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu.
  4. Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah.

Hak-hak DPR

  1. Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah
  2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan kebijakan yang dibuat pemerintah
  3. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan hukum. Anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam rapat DPR selama hal tersebut tidak melanggar kode etik
  4. Hak menyatakan pendapat, DPR berhak untuk berpendapat mengenai:
    • Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.
    • Dugaan bahwa Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran hukum.
    • Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar biasa baik di dalam maupun luar negeri.

3. Presiden

Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tinggi.

Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain:

  1. Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan disetujui oleh DPR.
  2. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden, kini presiden hanya meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah Amandemen diantaranya:

  1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
  2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU
  3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR
  4. Mengesahkan RUU menjadi UU
  5. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam sutuasi yang memaksa

4. DPD

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional. Tugas dan wewenang DPD

  1. Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah
  2. Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan keagamaan.

5. BPK

BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Barulah setelah itu Anggota baru diresmikan oleh Presiden.

6. DPA. Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen UUD 1945 yang ke 4

7. MA. MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang MA

  1. Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fugsi ini diatur dalam UU
  2. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
  3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
  4. Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang

8. MK (Mahkamah Konstitusi)

Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi

MK Mempunyai kewenangan:

  1. Menguji UU terhadap UUD
  2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
  3. Memutuskan pembubaran partai politik
  4. Memutuskan sengketa yang berhubungan dengann hasil pemilu
  5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya.

9. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.

Wewenang dan tanggung jawa KY,

  1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA.
  2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

33. Peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .
b. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

c. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
d. Aktif melaksanakan ketertiban dunia
Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya.

34. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UUD 1945

Dasar Hukum mengenai Otonomi Daerah :

UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI

Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

35. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara.

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi dan keadilan.

4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

7. Mengembangkan sistem jaminan sosial;

8. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

10. Melestarikan lingkungan hidup dan mengelola administrasi kependudukan.

11. Melestarikan nilai sosial budaya;

12. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;.

36. Hubungan pemerintah pusat dan daerah

Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah.

b. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara

c. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan kewenangan,  kelembagaan, keuangan, pelayanan publik , pembangunan  dan pengawasan.

37. Hubungan kepala daerah. DPRD dan lembaga lain dalam mencapai tujuan negara.

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar  pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

38. FUNGSI SERTA PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

FUNGSI SERTA PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sebelum Amandemen:

a. menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

b. Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.

c. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.

d. Memberhentikan sebagai pejabat presiden

e. Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.

Sebelum Amandemen:

a. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”

b. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).

c. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).

d. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar

e. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Sesudah Amandemen:

Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD

1945 hasil amendemen).

Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni

a. Presiden sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai

berikut.

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkata

Udara (pasal 10 UUD 1945).

Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan

persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
- Mengangkat duta dan konsul.
- Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
- Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.
- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
- Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU.
Sebelum Amandemen:
- Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
- Memberikan persetujuan atas PERPU.
- Memberikan persetujuan atas Anggaran.
- Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
Sesudah Amandemen:
- Posisi dan kewenangannya diperkuat.
- Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
- Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
- Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

4) DPA dan BPK

Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain.

seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

5) Mahkamah Agung (MA)

Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan PM.

Sesudah Amandemen:

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

6) Mahkamah Konstitusi (MK)

Sesudah Amandemen:
- Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
- Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
- Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
8) Komisi Yudisial (KY)

Sesudah Amandemen:
Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.

39. Hak dan kewajiban pemerintah daerah

Hak
-mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
-memilih pimpinan daerah
-mengelola aparatur daerah
-mangatur kekayaan daerah
-mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yg berada di daerah

kewajiban
-melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
-meningkatkan kualitas kehdpn masyarakat
-mewujudkan keadilan dan pemerintahan
-meningkatkan pelayanan dasar pemerintah
-melestarikan lingkungan hidup
-membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dg kewenangannya

40. Makna hak dan kewajiban warga negara

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku.

41. Menguraikan jenis jenis hak dan kewajiban warga negara

a. Hak atas kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warna negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang.

f. Kemerdekan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) dan (2)menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2).

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1).(2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

i. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya

j. Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut.

k. Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

42. Kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara.

Berikut macam - macam pelanggaran Hak :

· Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum

· Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP

· Kasus pelanggaran HAM

· Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat

Berikut contoh kasus pelanggaran Hak Warga Negara :

· Hukuman Mati

· Tragedi Trisakti

· Penggusuran Rumah

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pengingkaran Kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara.

· Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri

· Kewajiban publik,, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata

· Kewajiban positif dan Negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu

· Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yangditujukan kepada semua warga negara atau secara umum

· Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum

Berikut contoh kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara :

· Tidak membayar pajak

· Melanggar peraturan perundangan

· Melakukan perbuatan anarkis

· Melanggar lalu lintas

· Melakukan kekerasan

· Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

43. Jenis hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945

 
  clip_image004

clip_image005clip_image006

clip_image007

clip_image008clip_image009clip_image010

44. Faktor pendorong pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari diri pelaku, di antaranya adalah:

1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

2) rendahnya kesadaran hukum warga negara, dan

3) sikap tidak toleran.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya sebagai berikut:

1) penyalahgunaan kekuasaan,

2) ketidaktegasan aparat penegak hukum ,

3) penyalahgunaan teknologi, dan

4) kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

45. Tindakan masyarakat dalam kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban

No.

Lingkungan

Perilaku Yang Ditampilkan

1.

Di lingkungan keluarga

1. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua

2. Mengeluarkan pendapat dengan baik

3. Masing-masing  anggota keluarga menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik

2.

Di lingkungan sekolah

1. Guru dan peserta didik memahami kewajiban dan haknya di sekolah

2. Sebagai peserta didik harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah, sedangkan bagi guru menjalankan kode etik profesinya.

3. Sebagai peserta didik tugas utamanya adalah belajar, jadi waktu di sekolah digunakan sepenuhnya untuk menuntut ilmu.

3.

Di lingkungan masyarakat

1. Saling menghargai dan saling menghormati antar sesama warga masyarakat.

2. Memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat.

3. Saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada silang sengketa.

4.

Di lingkungan bangsa dan negara

1. Sebagai warga negara wajib menaati peraturan atau undang-undang yang dibuat pemerintah.

2. Melaksankan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak, jangan menuntut hak tapi lalai akan kewajiban.

3. Memdukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakayat, apabila ada kebijakan yang kurang tepat dapat disampaikan melalui wakil rakyat.

46. Bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Pelanggaran Hak

1. Tidak mendapatkan persamaan hukum

2. Dilarang Mengeluarkan pendapat

3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih

4. Tidak mendapatkan pengajaran

5. Tidak mendapatkan pendidikan

6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku

7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum

8. Tidak mendapatkan layanan hukum

9. Pembatasan hak politik

10. Pembungkaman Pers

Pengingkaran Kewajiban

1. Tidak membayar pajak

2. Melawan hukum

3. Tidak menjaga ketertiban

4. Melanggar aturan yang berlaku

5. Tidak ikut mempertahankan NKRI

6. Berprilaku anarkis

7. Tidak menjaga kesatuan dan kesatuan

8. Menghianati Negara

9. Tawuran antar pelajar

10. Melanggar HAM

47. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran Hak dan Kewajiban

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerinta untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Memberlakukan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan proses penegakkan hak dan kewajiban warga negara.

c. Mendirikan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berperan dalam penegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh Pemerintah.

e. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

f. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

g. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

h. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

48. Lembaga yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban

Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

49. Menganalisi partisipasi masyarakat dalam mencegah kasus pelanggaran hak

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM,adalah:

Bisa berupa perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain. Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penegakan HAM dapat berwujudkan:

1. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga

lain yang berwenang.

2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi

manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

3. Secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan

penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Sikap positif sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap upaya penegakan HAM dapat berupa:

1. Sikap tegas tidak membenarkan dan tidak menolerir setiap pelanggaran HAM

Alasan bangsa kita bersikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM, dapat dilihat dari Dukungan terhadap upaya penegakan HAM dapat

berupa:

a. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya: mendukung upaya negara menindak tegas para pelakunya dengan menggelar peradilan HAM, mendukung upaya menyelesaikan melalui lembaga peradilan HAM nasional, mendukung peradilan HAM internasional untuk mengambil alih, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.

b. Mendukung dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis.

c. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi dan kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres, dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-

50. Memberi contoh kasus pelanggaran hak

Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia

1. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus pelanggaran HAM. Bermula dari warga Tanjung Priok, Jakarta Utara berdemonstrasi yang rusuh antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka. Peristiwa yang terjadi tanggal 12 September 1984. Sejumlah warga dan aparat militer dialidi atas tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini dilatar belakang pada masa Orde Baru.

2. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Kasus Pembunuhan TKW, Marsinah

Marsinah merupakan tenaga kerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, Jawa imur. Latar belakang peristiwa tersebut adalah ketika Marsinah dan teman-temannya unjuk rasa, yang menuntuk kenaikan upah buruh tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Masalah tersebut semakin bertambah runyam ketika Marsinah menghilang dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di hutan Dusun Jegong, Kecamtan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dengan tanda-tanda bekas penyiksaan. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa Marsinah meninggal karena penganiayaan berat.

3. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Peristiwa Aceh (1990)

4. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Peristiwa Penembakan Peristiwa Trisakti

5. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

6. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Peristiwa Bom Bali

7. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Pembantaian Rawagede

8. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Penculikan Aktivis

9. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Peristiwa 27 Juli

10. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Pembantaian Santa Cruz

11. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Kasus Dukun Santet di Banyuwangi

12. Contoh Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia: Pelanggaran HAM berat pada peristiwa G30 S:

.